Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK
Jakarta (KABARIN) - Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipangkas menjadi sekitar 250 perusahaan melalui program perampingan yang tengah dijalankan pemerintah. Presiden juga memastikan seluruh karyawan dari perusahaan yang ditutup akan tetap dipertahankan.
Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, Prabowo menyampaikan pemerintah telah menutup lebih dari 200 BUMN dari total lebih dari 1.000 perusahaan negara yang ada saat ini.
"Dari seribu lebih BUMN, sekarang kita sudah tutup lebih dari 200. Nantinya kita akan bikin tinggal sekitar 300," kata Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI).
Di hadapan peserta acara, Prabowo kemudian meminta konfirmasi kepada Chief Operating Officer (COO) Danantara sekaligus Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN Dony Oskaria mengenai target akhir jumlah perusahaan negara.
"Bagaimana Pak Dony Oskaria? Ujungnya kita bisa berapa BUMN?" tanya Presiden.
"Ujungnya nanti sekitar 250, Pak," jawab Dony.
Prabowo menilai langkah perampingan diperlukan agar BUMN tidak lagi terbebani biaya operasional yang besar akibat banyaknya perusahaan yang tidak menghasilkan keuntungan.
"Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup. Ini uang rakyat semua. Perusahaan tidak untung, hanya bayar overhead," tuturnya.
Menurut Presiden, proses rasionalisasi harus segera diselesaikan agar BUMN menjadi lebih efisien dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Ia menargetkan transformasi tersebut rampung dalam dua tahun.
Sebelumnya, Dony Oskaria memastikan perampingan BUMN tidak akan disertai pemutusan hubungan kerja (PHK). Seluruh pegawai akan dialihkan ke perusahaan hasil konsolidasi.
"Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK," ujar Dony.
Ia menjelaskan Danantara saat ini tengah melakukan streamlining terhadap sekitar 1.077 perusahaan BUMN menjadi sekitar 200 hingga 300 perusahaan yang ditargetkan selesai pada 2026. Menurutnya, sekitar 52 persen BUMN masih merugi dengan total kerugian mencapai Rp20 triliun sehingga konsolidasi menjadi langkah yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi.
Dony menilai seluruh tenaga kerja tetap dapat dipertahankan karena biaya pegawai jauh lebih kecil dibandingkan potensi penghematan dari restrukturisasi.
"Kita hitung, biaya tenaga kerja setahun cuma Rp2 sampai Rp3 triliun. Kalau begitu saya ambil saja semua karyawannya, saya masih hemat Rp47 triliun," katanya.
Ia kembali menegaskan tidak akan ada pengurangan pegawai dalam proses tersebut.
"Seluruh karyawan tidak akan ada yang kita kurangi. Mereka akan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Kita tidak mau juga menzalimi karyawan karena itu bukan salah mereka," katanya dengan tegas.
Selain mempertahankan seluruh karyawan, Dony mengatakan konsolidasi BUMN berpotensi menghasilkan penghematan hingga sekitar Rp50 triliun per tahun.
Efisiensi itu berasal dari penghapusan transaksi berlapis antara perusahaan induk, anak usaha, hingga perusahaan di bawahnya yang selama ini dinilai menimbulkan inefisiensi.
Menurut Dony, penggabungan sejumlah subholding di lingkungan Pertamina telah menghasilkan efisiensi sekitar 600 hingga 700 juta dolar AS.
Model serupa akan diterapkan pada kelompok usaha BUMN lainnya untuk mewujudkan perusahaan negara yang lebih ramping, sehat, efisien, dan mampu memberikan kontribusi lebih besar bagi perekonomian nasional.
Editor: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Copyright © KABARIN 2026